Network
Pengukuran alat tes ini bersifat kuantitati dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik.
Evaluasi pembelajaran dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu formatif dan sumatif.
Evaluasi formatif bertujuan untuk mengetahui konsep mana yang belum dipahami sebagian besar peserta didik. Kemudian, diikuti dengan kegiatan remedi, yaitu menjelaskan kembali konsep-konsep tersebut.
Pada kesempatan ini admin ingin berbagi tentang kelengkapan perangkat evaluasi pembelajaran, khususnya pada kegiatan Penilaian Tengah Semester atau yang biasa dikenal dengan PTS.
Naskah soal untuk evaluasi pembelajaran tengah semester ini biasanya berupa naskah soal PTS yang disusun oleh guru kelas maupun guru mata pelajaran pada setiap jenjang satuan pendidikan.
Baca Juga: Soal PTS PPKN Kelas 9 SMP MTs Semester 2 Genap Tahun 2023 K13 IKM Lengkap Beserta Kunci Jawaban
Berikut adalah soal dan kunci jawaban PTS UTS PPKN, mata pelajaran 10 SMA MA SMK dengan format PDF., antara lain:
Soal PTS UTS PPKN Penjasorkes Mata Pelajaran 10 SMA MA SMK
1. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh .....
A. Presiden D. BPK
B. DPR E. MPR
C. DPD
2. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah .....
A. DPR D. Komisi Yudisial
B. BPK E. MPR
C. DPD
3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali .....
A. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
C. membuat partai politik
D. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E. memutus pembubaran partai politik
4. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama .....
A. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
B. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
C. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
D. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
E. membantu presiden dalam pemerintahan
5. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal .....
A. 22 ayat 1 D. 27 ayat 1
B. 26 ayat 1 E. 29 ayat 1
C. 28 ayat 1
6. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih .....
A. MPR D. Langsung oleh rakyat
B. DPR E. DPD
C. MA
7. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu .....
A. DPD D. DPR
B. BPK E. Presiden
C. MK
8. Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu .....
A. 5 tahun D. 10 tahun
B. 20 tahun E. 25 tahun
C. 15 tahun
9. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh .....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Daerah
C. Keputusan MPR
D. Pancasila
E. UUD 1945
10. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada .....
A. Presiden D. DPD
B. MPR E. BPK
C. DPR
11. Seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan disebut .....
A. Bilateral D. Apatride
B. Multilateral E. Stelsel aktif
C. Bipatride
12. Penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain disebut .....
A. Devrivation D. Depriator
B. Renunciation E. Termination
C. Representator
13. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan .....
A. desentralisasi D. otonomi daerah
B. dekonsentrasi E. sentralisasi
C. tugas pembantuan
14. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah .....
A. Kabupaten/Kota D. Desa
B. Propinsi E. Ibu Kota
C. Kota Administratif
15. Ancaman bagi integrasi nasional yang datang dari luar maupun dalam negeri berupa ancaman .....
A. Tidak ada ancaman
B. Ancaman militer
C. Ancaman non militer
D. Ancaman penjara
E. Ancaman non militer dan militer
