Network
Portal Pati - Pemerintah sedang merencanakan akan mengenakan cukai pada deterjen.
Rencana ini tengah dikaji kementrian keuangan terkait bagaimana penerapannya.
Rencana pengenaan tarif cukai untuk deterjen disampaikan dalam rapat panja asumsi dasar Banggar DPR RI (13/6/2022).
Dilansir dari laman Instagram resmi Narasi Newsroom, Rencana penerapan kebijakan ini selama 5 tahun kedepan.
Ada beberapa komoditas lain yang sedang dikaji sebagai calon barang kena cukai (BKC).
"Yang sedang kita kaji adalah beberapa konteks ke depan dalam pengendalian konsumsi seperti ban karet, BBM, dan deterjen," ungkap Febrio Kacaribu yang merupakan Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang disampaikan dalam rapat panja asumsi dasar (13/06/2022).
Penerapan cukai terhadap bahan bahan tersebut dapat mengurangi tingkat konsumsi masyarakat sehingga berdampak baik terhadap lingkungan.
Hal serupa juga akan dilakukan terhadap rencana penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang penerapannya sedang disiapkan oleh pemerintah.
Diketahui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau agar perluasan penerapan BKC benar-benar digunakan untuk mengurangi dan mengendalikan konsumsi, bukan untuk menambal pendapatan negara.
Warganet pun ramai ramai berkomentar ada yang setuju dan sebaliknya.
Dalam unggahan laman Instagram Narasi Newsroom, akun Instagram @Petra_moms mengungkapkan "Ini mensejahterakan atau bagaimana ya?, Kok jadi bingung setiap hari makin ada hal-hal yang membingungkan," ucapnya.
Selain itu, warganet lain @ki2rezkiyana mengungkapkan "terus alternatif nyuci tanpa detergen yang bersih dan wangi sekaligus ramah lingkungan apa dong?'' ujarnya.
Ada juga warganet yang setuju dengan catatan hasil pendapatan perluasan BKC dapat digunakan untuk reboisasi dan pelestarian lingkungan hidup.
"Setuju untuk bahan kimia perusak lingkungan, tentunya hasil cukainya dipakai untuk reboisasi kan Bu?," ujar akun @aritmore.***
