Gelandangan yang Dianggap Mengganggu Ketertiban Didenda 1 Juta, Masayarakat Dilarang Miskin

Baca Juga: Dampak Seringkali Memarahi Anak yang Mengakibatkan Anak Menjadi Sulit Diatur Hingga Kurangnya Kepercayaan Diri

RKUHP ini sangat bersebrangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan UUD 1945 diatas sudah jekas bisa dipahami mengenai kemiskinan dan anak terlantar akan dipelihara oleh Negara, dengan kata lain pemerintah seharusnya lebih memberi perhatian kepada kemiskinan dan anak terlantar.

Baca Juga: Lirik Lagu Ben De Yoluma Giderim dari Ayten Rasul yang Viral di TikTok, Lagu Syahdu Lengkap dengan Artinya

Fakir miskin dan anak-anak terlantar secara umum juga bisa disebut gelandangan, seharusnya ini menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh bagian dinas sosial untul menyediakan wadah bagi gelandangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Rehabilitas sosial dimaksudkan untuk memulihkan dn mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.

Baca Juga: Manfaat Jahe Merah Selain Untuk Obat Kuat, Ternyata dapat Juga untuk Menyembuhkan Penyakit Kulit

Pada Pasal 7 ayat (1) juga sudah dijelaskan bahwa gelandangan juga termasuk salah satu kategori disfungsi sosial yang berhak mendapat rehabilitas sosial, seharungnya gelandangan lebih mendapat perhatian dari pemerintah.

Bukan hanya pasal menghina pemerintah, namun gelandangan juga terkena imbas dari RKUHP, semoga saja semua gelandangan mampu membayar denda sebesar Rp1 juta.***